DAMASKUS – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Minggu (9/3/2025) menyerukan dihentikannya pembunuhan serta kekerasan terhadap warga sipil di Suriah.
Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk menuntut segera diadakan penyelidikan atas pembunuhan tersebut. “Mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya sebagaimana dikutip AFP.
Diketahui, bentrokan antara pasukan keamanan Suriah dan pendukung setia pemerintah sebelumnya pecah pada Kamis (6/3/2025) di jantung minoritas Alawite asal presiden yang digulingkan, Bashar Al Assad, dan sejak itu meningkat menjadi pembunuhan massal.
Turk mengatakan, ada laporan tentang eksekusi atas dasar sektarian oleh pelaku yang tidak dikenal, oleh anggota pasukan keamanan otoritas sementara, serta oleh elemen-elemen yang terkait dengan pemerintah sebelumnya.
“Kami menerima laporan yang sangat mengganggu tentang terbunuhnya seluruh keluarga, termasuk wanita, anak-anak, dan pasukan yang tidak berdaya, serta menuntut agar pembunuhan warga sipil di wilayah pesisir di Suriah barat laut harus segera dihentikan,” ungkap dia.
Ia juga menambahkan, pengumuman oleh otoritas negara untuk menghormati hukum perlu diikuti dengan tindakan untuk melindungi warga Suriah, dan untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran.
“Harus ada investigasi yang cepat, transparan, dan tidak memihak terhadap semua pembunuhan dan pelanggaran lainnya, dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban, sesuai dengan norma dan standar hukum internasional. Kelompok yang meneror warga sipil juga harus dimintai pertanggungjawaban,” pinta Turk.
Sementara itu, Presiden Sementara Suriah Ahmed Al Sharaa telah berjanji untuk bertanggung jawab dan melakukan penyelidikan setelah laporan pembunuhan massal warga sipil Alawite memicu reaksi internasional terhadap kekerasan terburuk sejak penggulingan Bashar Al Assad.
Dalam laporan terbarunya pada Senin (10/3/2025), pemantau perang Syrian Observatory for Human Rightsmengatakan, 973 warga sipil telah tewas sejak 6 Maret. Mereka termasuk dalam pembunuhan, eksekusi di lapangan, dan operasi pembersihan etnis oleh personel keamanan atau pasukan pro-pemerintah di jantung pesisir komunitas minoritas Alawite tempat presiden yang digulingkan berasal.
Terkait hal ini, Liga Arab, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Inggris, dan pemerintah lainnya telah mengecam kekerasan di Suriah tersebut.
“Kami akan meminta pertanggungjawaban, dengan tegas dan tanpa keringanan, siapa pun yang terlibat dalam pertumpahan darah warga sipil atau yang melampaui kewenangan negara,” kata Ahmed Al Sharaa dalam sebuah video yang diunggah oleh kantor berita negara SANA.*
