JAKARTA – Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyesalkan perlakuan beberapa orang yang berjaga terhadap dua orang aktivis yang hendak menyampaikan protes damai atas rapat tertutup RUU TNI di Hotel Fairmont, Sabtu, (15/3).
Padahal aksi berjalan damai, tidak menyerang orang maupun fasilitas acara, seperti aksi pembubaran diskusi di hotel Grand Kemang tahun lalu.
Aksi tersebut bukan hanya kembali mengkritik substansi RUU terkait perluasan jabatan sipil bagi militer aktif hingga kabar penghapusan larangan berbisnis dan berpolitik praktis, tetapi juga memprotes agenda pembahasan yang janggal.
“Janggal karena tidak transparan dan partisipatif, terburu-buru, berlangsung di saat libur akhir pekan, memakai hotel mahal yang tidak konsekuen dengan anjuran efisiensi,” jelas Usman kepada Unpackingindonesia, Minggu (16/3/2025).
Ia mempertanyakan kenapa rapat tersebut tidak dilakukan di tempat terbuka. “Mengapa tidak terbuka, partisipatif dan efisien dengan diadakan di hari-hari kerja dan bertempat di Gedung Wakil Rakyat? Mengapa terkesan terburu-buru?” sambung Usman.
Aksi itu, lanjut dia, mempertanyakan hal yang wajar sehingga tidak perlu diperlakukan secara tidak patut.
Aksi mereka itu, menurut Usman, konstitusional dan legal karena bagian dari pelaksanaan hak warga untuk berpendapat, berkumpul secara damai, dan berekspresi.
“Kami mendesak agar proses pembahasan RUU TNI berjalan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik,” tandasnya.*
