BANDUNG – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, menyampaikan kekecewaannya lewat media sosial terkait keputusan pemberian izin keramba jaring apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran kepada tiga perusahaan swasta.
“Hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat sangat prihatin dan luar biasa terluka. Menghadiri rapat atas pengkavlingan izin KJA di Pantai Timur Pangandaran. Di mana ternyata Pantai Timur Pangandaran sudah diberikan izin kepada 3 perusahaan untuk membuat KJA,” ujar Susi, dikutip dari akun X @susipudjiastuti.
“Dulu Bapak Presiden Prabowo waktu berperahu, sudah berjanji yang sangat kita hargai untuk mengganti bagan-bagan bambu supaya Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi,” katanya seperti dikutip Kompas.com.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat menyampaikan bahwa pihaknya telah menghimpun berbagai masukan dari sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Susi Pudjiastuti, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Forum Bela Wisata, serta tokoh masyarakat Pangandaran.
BACA
“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat mengambil langkah strategis untuk memastikan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan berkeadilan,” kata Kepala DKP Jabar, Rinny Cempaka, saat dihubungi, Kamis (7/8/2025).
“Dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, dan sosial ekonomi bagi masyarakat dan pihak terkait,” kata Rinny.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat akan diperkuat, khususnya dengan Direktorat Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP. Hal ini dilakukan untuk menyamakan kebijakan antara pusat dan daerah serta memastikan kesesuaian dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan laut yang berbasis kelestarian lingkungan.
BACA
Rinny menjelaskan, DKP Jabar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data dan masukan yang telah dikumpulkan, guna melihat sejauh mana dampak penataan ruang laut terhadap sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata.
“Sekaligus memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip keberlanjutan ekosistem serta kepentingan masyarakat lokal,” ucapnya.
Untuk memperkuat peran daerah dalam pengelolaan laut, DKP Jabar juga akan mendampingi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam proses revisi dan evaluasi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang diajukan ke KKP.*
