
JAKARTA – Tahun 2025 menjadi tonggak bersejarah. Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaannya di tengah tantangan global yang kompleks. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan tema besar peringatan tahun ini: “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”
Tema ini bukan sekadar slogan seremonial, melainkan panggilan sejarah untuk membangun kekuatan bangsa dari akar rumput. Pesannya jelas: kemajuan Indonesia tidak boleh hanya bertumpu pada Jakarta atau kawasan industri besar. Pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari desa, dari koperasi, dan dari usaha kecil yang lahir dari semangat rakyat.
Koperasi Merah Putih: Mesin Ekonomi Kerakyatan
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah salah satu terobosan strategis pemerintah. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 80.000 koperasi telah berdiri di seluruh Indonesia, menjadi instrumen distribusi pangan, layanan simpan-pinjam, logistik, bahkan penyedia energi lokal.
Namun, koperasi tidak akan berkembang jika hanya berdiri secara administratif. Kita memerlukan dukungan manajerial, akses pasar yang terhubung ke rantai pasok nasional dan global, serta pemanfaatan teknologi digital. HIPMI siap mengambil peran, mulai dari mentoring usaha, membangun inkubator produk lokal, hingga menghubungkan koperasi dengan platform digital agar produk desa mampu bersaing di pasar yang lebih luas. “Koperasi harus menjadi pusat gravitasi ekonomi rakyat, bukan sekadar papan nama di kantor desa.”
Mengatasi Pengangguran Muda
Data BPS Februari 2025 mencatat 7,28 juta pengangguran terbuka, mayoritas berusia 15–24 tahun. Ironis, di tengah bonus demografi, jutaan anak muda tidak terserap pasar kerja. Solusinya bukan sekadar memperluas kawasan industri, melainkan mendistribusikan peluang ekonomi hingga ke wilayah tertinggal. Alternatif langkah yang perlu dilakukan antara lain:
- Desentralisasi lapangan kerja melalui industri berbasis potensi daerah (pertanian, perikanan, wisata, energi lokal).
- Integrasi pelatihan kewirausahaan dengan program pemerintah seperti MBG (Membangun Bersama Generasi).
- Akses pembiayaan mikro cepat dan fleksibel yang memotong birokrasi perbankan. “Bonus demografi bisa menjadi berkah atau bencana. Semua tergantung apakah kita membuka lapangan kerja di tempat mereka berada, bukan memaksa mereka datang ke kota.”
Kolaborasi adalah Kunci
Kemitraan UMKM–BUMN telah menghasilkan komitmen investasi Rp 3,9 triliun. HIPMI memandang kolaborasi ini sebagai model yang efektif, namun skalanya harus diperluas. Langkah percepatan yang dibutuhkan meliputi:
- Insentif fiskal bagi investasi swasta ke desa dan daerah tertinggal.
- Penguatan kemitraan koperasi–UMKM–swasta dengan dukungan regulasi pro-pertumbuhan.
- Digitalisasi proses usaha kecil untuk menurunkan biaya produksi dan distribusi. “Negara tidak bisa sendiri, tapi pengusaha juga tidak boleh hanya menunggu negara.”
Dari Negara Pedagang ke Negara Produsen
Visi Presiden Prabowo untuk menggeser Indonesia dari negara pedagang ke negara produsen adalah langkah strategis menuju kemandirian ekonomi. Nilai tambah harus diciptakan di dalam negeri—mulai dari pertanian, perikanan, energi, hingga manufaktur berbasis lokal. Tiga langkah strategis yang perlu dilakukan:
- Hilirisasi industri lokal di sektor unggulan.
- Penguatan SDM lokal melalui vokasi berbasis kebutuhan industri.
- Ekspansi pasar produk nasional lewat diplomasi dagang yang agresif. “Kemerdekaan ekonomi adalah saat produk anak bangsa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemain utama di pasar dunia.”
Di usia 80 tahun, kita punya kewajiban moral memastikan setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” adalah kompas moral dan arah kerja yang jelas: membangun kekuatan ekonomi dari bawah, memanfaatkan energi kolaborasi, dan menegakkan kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari kemerdekaan sejati.
“Bersatu membangun dari desa, berdaulat dalam ekonomi, sejahtera untuk semua—itulah kemerdekaan yang sesungguhnya.”
Dr. Anggawira, Sekretaris Jenderal BPP HIPMI.
