JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas tata kelola dan perizinan komoditas tambang strategis. Rapat tingkat tinggi yang dihadiri sejumlah menteri kunci dan para direktur utama BUMN pertambangan ini berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut secara khusus membahas tata kelola mineral penting seperti nikel, emas, timah, dan komoditas strategis lainnya.
“Rapat kedua, yang dihadiri para direktur utama BUMN bidang pertambangan, membahas mengenai izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah, dan jenis tambang lainnya,” kata Teddy saat dihubungi pada Rabu.
Meskipun demikian, Teddy tidak merinci arahan spesifik yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada para pimpinan BUMN dan menteri terkait yang hadir.
Baca juga:
Presiden Prabowo Paparkan Capaian Ekonomi dan Revolusi Gizi Nasional
Rapat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menata sektor pertambangan nasional. Sejumlah pejabat tinggi yang turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari rapat serupa yang digelar sehari sebelumnya, Selasa (19/8), yang berfokus pada penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal, dan turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Penataan sektor tambang strategis menjadi prioritas Presiden Prabowo, mengingat Indonesia memiliki kekayaan mineral tanah jarang (rare earth) yang sangat vital bagi industri teknologi tinggi dan pertahanan modern.
Dalam pidato kenegaraannya di Kompleks Parlemen pada 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo menekankan anugerah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. “Kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia. Dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi, untuk kehidupan modern, dan juga untuk pertahanan modern,” tegas Presiden saat itu.
Oleh karena itu, Presiden kembali mendorong pengembangan sumber daya manusia yang unggul agar seluruh kekayaan alam tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secepatnya untuk kemakmuran bangsa.
