JAKARTA – Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa serentak di depan Gedung DPR RI, Jakarta, dan sejumlah kota besar lainnya pada Kamis (28/8/2025). Mereka menyuarakan serangkaian tuntutan krusial, utamanya penolakan terhadap sistem upah murah yang dianggap sangat timpang dengan pendapatan para anggota dewan.
Aksi massa di Jakarta terkonsentrasi di depan kompleks parlemen Senayan sejak pukul 09.30 WIB. Dengan pengawalan ketat lebih dari 4.500 aparat gabungan TNI-Polri, para buruh menyuarakan aspirasi mereka secara lantang.
Salah satu peserta aksi, Surmi, dengan tegas menyuarakan alasan utama mereka turun ke jalan. “Harus naikkan upah murah karena upahnya DPR saja naik Rp3 juta sehari,” serunya di hadapan awak media, membandingkan nasib kaum pekerja dengan para legislator.
Baca juga:
Buruh Sritex Tak Dapat THR, Driver Ojol Hanya Dapat Rp 50 Ribu
Keluhan serupa datang dari Titin Nurlina Sari, seorang buruh perempuan yang ditemui saat makan siang beralaskan aspal bersama rekan-rekannya. Menu mereka hari itu adalah nasi bungkus seharga Rp10.000, batas maksimal yang bisa mereka beli.
Titin mengaku 70% dari gajinya habis untuk biaya sekolah dua anaknya, memaksanya berutang pada rentenir setiap bulan. “Saya meneteskan air mata saat lihat DPR dikasih gaji dan tunjangan yang besar itu, sementara kami mau makan saja harus mikir. Di mana perhatian negara buat kami?” keluhnya.
Tagih Janji Presiden dan Desak Pengesahan UU
Di atas mobil komando, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyoroti sejumlah tuntutan politik. Ia menagih janji Presiden Prabowo Subianto saat perayaan Hari Buruh 1 Mei lalu, yang menyatakan akan menghapus sistem kerja alih daya (outsourcing).
“Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penghapusan outsourcing adalah kebijakan pemerintahannya. Tapi sayang, Menteri Tenaga Kerja tidak mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,” tegas Iqbal.
Ia menambahkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatasi jenis pekerjaan alih daya, namun implementasinya di lapangan masih nihil. “Jadi jangan salahkan buruh dan mahasiswa turun ke jalan. DPR dan Menteri yang tidak mau menjalankan apa yang disampaikan presiden,” lanjutnya.
Selain isu upah dan outsourcing, massa aksi juga mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, serta merevisi Undang-Undang Pemilu.
Aksi Meluas di Berbagai Daerah
Unjuk rasa ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Menurut Said Iqbal, aksi serupa digelar serentak di berbagai penjuru negeri, seperti Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, hingga Makassar dan Morowali.
Di tengah lautan buruh, tampak pula partisipasi dari warga sipil non-buruh. Patihau Simanjuntak, misalnya, sengaja datang dari Pematang Siantar dengan membawa bendera ‘Mugiwara’ dari anime One Piece sebagai simbol kekecewaannya. Sementara itu, Aster, seorang warga Yogyakarta, datang dengan biaya pribadi untuk menyuarakan keresahannya terhadap ketimpangan sosial.
Hingga Kamis siang, aksi di depan Gedung DPR berlangsung damai dan tertib. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto ditutup untuk menampung massa. Meski demikian, beberapa peserta aksi melaporkan kesulitan untuk melakukan siaran langsung melalui media sosial, yang diduga mengalami pembatasan. Menjelang sore, kelompok mahasiswa mulai terlihat bergabung dengan barisan buruh.
