JAKARTA – Panggung politik nasional diwarnai serangkaian keputusan krusial pada Minggu (31/8/2025), sebagai respons atas eskalasi dinamika sosial dan tuntutan publik yang masif. Presiden Prabowo Subianto bersama para pemimpin partai politik sepakat memangkas sejumlah fasilitas dewan, sementara beberapa partai mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sejumlah kadernya dari kursi DPR RI.
Langkah paling signifikan datang dari Istana Merdeka, di mana Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kesepakatan untuk menghapus tunjangan anggota DPR RI dan memberlakukan moratorium (penangguhan) kunjungan kerja ke luar negeri. Keputusan ini diambil setelah pertemuan dengan para ketua umum partai politik koalisi, sebagai jawaban langsung terhadap aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui demonstrasi di berbagai daerah.
“Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegas Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.
Baca juga:
Aktivitas DPR Kembali Berjalan Normal
Seiring dengan keputusan di tingkat eksekutif, manuver cepat juga dilakukan oleh internal partai politik parlemen. Partai NasDem secara resmi menonaktifkan dua legislatornya yang juga figur publik, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim ini efektif berlaku mulai Senin, 1 September 2025.
“Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem,” kata Hermawi, mengisyaratkan langkah tersebut diambil untuk menyerap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Langkah serupa diikuti oleh Partai Golkar yang menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, dari keanggotaannya di dewan. Keputusan yang ditandatangani Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Sekjen Muhammad Sarmuji itu juga berlaku efektif per hari ini.
“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar,” ujar Sarmuji dalam keterangan resminya.
Partai Amanat Nasional (PAN) turut mengambil kebijakan tegas dengan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari jabatan mereka sebagai anggota DPR RI. Dalam siaran pers yang dirilis Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekjen Viva Yoga Mauladi, PAN menegaskan komitmennya untuk menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat dari partainya.
Di tengah gejolak politik tersebut, pemerintah juga menepis isu keretakan di internal kabinet. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantah keras kabar yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengundurkan diri.
“Tidak,” jawab Airlangga singkat saat dikonfirmasi wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu.
Serangkaian peristiwa ini menandai babak baru dalam respons elite politik terhadap tekanan publik, di mana konsesi kebijakan dan penataan internal partai menjadi langkah yang diambil untuk meredam gejolak dan menjaga stabilitas politik nasional.
