JAKARTA – Aktivis perempuan sekaligus relawan pemenangan Joko Widodo dan Prabowo Subianto asal Sumatera Utara, Mulahati Simarmata, menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap kinerja 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo.
Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube “Ruang Konsensus Unpacking Indonesia”, Mulahati, yang mengaku memperjuangkan Prabowo di 17 kabupaten/kota, menyatakan bahwa ia dan konstituennya merasa “sangat kecewa dan sakit hati” atas serangkaian kebijakan yang dinilai mengkhianati amanat rakyat dan janji kampanye.
Pangkal kekecewaan utama, menurut Mulahati, adalah penggunaan hak prerogatif Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada figur yang ia sebut sebagai “musuh rakyat”, yakni para terpidana korupsi. Langkah ini dianggap bertolak belakang dengan janji kampanye Prabowo yang akan memberantas korupsi tanpa kompromi.
Ia mempertanyakan inkonsistensi Presiden yang dulu berjanji akan mengejar koruptor hingga ke ujung dunia, namun kini justru membebaskan mereka yang sudah berada di depan mata.
Baca juga:
Kepercayaan Rakyat Runtuh
Kritik juga diarahkan pada sinergi antara eksekutif dan legislatif yang dianggap terlalu mesra dan tidak berpihak pada kepentingan publik. Mulahati menyoroti pemberian tunjangan fantastis bagi anggota DPR di tengah kesulitan ekonomi rakyat, serta sikap arogan sejumlah politisi seperti Ahmad Sahroni.
Menurutnya, DPR saat ini tidak lagi merepresentasikan suara rakyat, melainkan hanya mewakili kepentingan diri dan kelompoknya sendiri, sementara pemerintah seolah menantang publik dengan kebijakan yang tidak sensitif.
Mulahati dengan tegas menyebut narasi “keberlanjutan” dari pemerintahan Presiden Jokowi sebagai “omong kosong” dan hanya sebatas gimik kampanye. Ia mengklaim bahwa program andalan seperti hilirisasi telah terhenti dan banyak kebijakan yang diambil bertentangan dengan semangat kerja Jokowi.
Lebih jauh, ia meyakini bahwa Presiden Jokowi telah “dikhianati” oleh Prabowo, mengingat dukungan penuh yang telah diberikan untuk memuluskan jalan menuju kursi kepresidenan pada Pemilu 2024.
