54 views 2 mins 0 comments

Aksi Mahasiswa di Jayapura Berlangsung Aman dan Kondusif

In Daerah
September 01, 2025

JAYAPURA – Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa secara damai dan kondusif di Kota Jayapura, Papua, pada hari Senin (1/9). Aksi yang berpusat di Kantor DPR Papua dan Markas Polda Papua ini bertujuan untuk menyampaikan 11 poin aspirasi terkait isu kemanusiaan, keadilan, dan penegakan hukum.

Berbeda dengan aksi di sejumlah daerah lain, demonstrasi di Jayapura berjalan dengan tertib. Massa aksi yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) memulai aksinya di halaman Kantor DPR Papua sekitar pukul 11.22 WIT.

Di lokasi tersebut, para mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPR Papua, Denny Bonay. Ia memberikan apresiasi tinggi atas sikap damai yang ditunjukkan para mahasiswa dalam menyuarakan tuntutan mereka.

“Kami di DPR Papua berkomitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan,” ujar Denny Bonay di hadapan para demonstran.

Baca juga:
Mafindo Potensi Eskalasi Kekerasan Akibat Hoaks

Setelah menyampaikan aspirasi kepada pihak legislatif, massa kemudian bergerak menuju Markas Polda Papua. Rombongan mahasiswa disambut oleh Waka Polda Papua, Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian terbuka untuk menerima seluruh aspirasi yang disampaikan.

Brigjen Faizal juga berharap agar sinergi antara kepolisian dan mahasiswa dapat terus terjalin untuk bersama-sama menciptakan situasi Papua yang aman dan sejahtera. “Sementara untuk situasi keamanan di Papua secara keseluruhan aman dan kondusif,” katanya, memberikan gambaran umum kondisi keamanan di wilayah tersebut.

Aksi unjuk rasa yang dikawal ketat oleh aparat gabungan TNI-Polri ini berakhir tanpa insiden, menunjukkan kedewasaan para mahasiswa dalam berdemokrasi serta sikap responsif dari para pemangku kebijakan di Papua.