KATHMANDU – Di tengah krisis politik yang memuncak dan menewaskan puluhan orang, Presiden Nepal Ram Chandra Paudel dilaporkan telah menyetujui secara prinsip penunjukan mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, sebagai perdana menteri sementara (interim).
Langkah drastis ini diambil sebagai upaya untuk meredakan ketegangan setelah serangkaian aksi protes berdarah yang mengguncang negara tersebut. Menurut laporan portal berita Nepal News, Jumat (12/9), persetujuan tersebut diberikan setelah Presiden Paudel bertemu langsung dengan Karki dan menggelar konsultasi intensif dengan para pakar hukum.
Saat ini, pemerintah tengah mencari celah hukum agar Karki, yang bukan merupakan anggota parlemen, dapat diangkat tanpa harus membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu.
“Pembicaraan sudah menunjukkan kemajuan, tetapi keputusan final belum dicapai,” kata seorang sumber pengacara yang terlibat dalam proses tersebut.
Baca juga:
Komisi I DPR Desak Pemerintah Evakuasi WNI di Nepal
Nama Karki sebagai kandidat PM interim pertama kali mengemuka dalam pembahasan di markas besar militer pada Kamis (11/9). Namun, usulan tersebut langsung memicu bentrokan di luar markas. Kelompok demonstran dari kalangan muda menolak Karki dan justru menyodorkan dua nama alternatif yang lebih populer, yakni Wali Kota Kathmandu Balen Shah dan Wali Kota Dharan Harka Sampang.
Puncak Krisis Politik
Situasi di Nepal memburuk sejak pemerintah melarang sejumlah platform media sosial pada 4 September lalu. Meskipun larangan itu dicabut pada Senin (8/9) akibat tekanan massa, amarah publik sudah tak terbendung.
Puncak krisis terjadi pada Selasa (9/9), ketika ribuan demonstran menyerbu gedung parlemen. Aparat keamanan merespons dengan brutal, menembakkan meriam air, gas air mata, hingga peluru tajam. Laporan media lokal menyebut puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam insiden tersebut, menandai salah satu hari paling kelam dalam sejarah politik modern Nepal.
