JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyoroti kembali proyek “Alun-alun Demokrasi” di kompleks parlemen yang mangkrak selama satu dekade. Menurutnya, gagasan penyediaan ruang unjuk rasa yang ia usulkan saat ini merupakan kesempatan kedua untuk mewujudkan wacana lama yang tak kunjung terealisasi.
Hal ini disampaikannya sebagai respons atas kebutuhan ruang demokrasi yang aman dan terfasilitasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Gagasan ini sebenarnya sudah pernah diusulkan DPR dalam Rencana Strategis 2015–2019. Peresmian simbolis pernah dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut,” kata Natalius Pigai di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Berdasarkan catatan, proyek Alun-alun Demokrasi tersebut dirancang secara ambisius untuk menempati area Taman Rusa dan lapangan parkir. Rencananya, area itu mampu menampung hingga 10.000 demonstran dan 100 bus, serta dilengkapi fasilitas seperti panggung orasi permanen dan jalur evakuasi yang aman.
Acara peresmian pembangunan satu dekade lalu bahkan dihadiri oleh jajaran pimpinan DPR saat itu, yakni Setya Novanto, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Kala itu, Fahri Hamzah menyebut proyek tersebut akan mendekatkan rakyat dengan wakilnya.
“Kalau di sini orang berdemo, kita juga bisa langsung mendengarnya. Jadi rakyat dengan DPR akan semakin dekat,” ujar Fahri pada 21 Mei 2015.
Namun, setelah seremoni tersebut, proyek triliunan rupiah yang menjadi bagian dari tujuh program renovasi kompleks parlemen itu tidak pernah menunjukkan kemajuan.
Kini, Menteri Pigai berharap momentum politik yang ada dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan kembali gagasan tersebut. “Kini, dengan momentum yang tepat, kita bisa memastikan ruang demokrasi itu benar-benar hadir, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.
