JAKARTA – Rentetan kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik keras dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk berhenti “mengobral” izin pembangunan dapur penyedia MBG dan menuding lembaga tersebut lebih mengejar target kuantitas demi serapan anggaran ketimbang menjamin mutu dan keamanan pangan.
Pernyataan tegas ini disampaikan menyusul insiden terbaru di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, di mana 251 pelajar dari berbagai sekolah dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap menu MBG pada Rabu (17/9).
“Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi,” kata Edy kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).
Baca juga:
BBM Swasta Langka, Pimpinan DPR Kritik Kebijakan Bahlil
Politikus PDI-P ini mengusulkan agar izin operasional dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya baru diberikan setelah melalui verifikasi dari lembaga independen, bukan hanya dari BGN sendiri. Menurutnya, keselamatan anak-anak jauh lebih penting daripada sekadar angka serapan anggaran.BBM Swasta Langka, Pimpinan DPR Kritik Kebijakan Bahlil
Edy juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan daerah. Ia mempertanyakan kinerja pengawasan, padahal BPOM telah menerima tambahan anggaran hingga Rp 700 miliar khusus untuk supervisi dapur-dapur MBG.
“Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG semestinya bisa dilakukan secara rutin, minimal sebulan sekali. Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan,” pungkasnya.
