JAKARTA – anggung politik Indonesia sepekan terakhir diwarnai dinamika yang kontras. Di satu sisi, Presiden Prabowo Subianto tampak fokus melakukan konsolidasi internal untuk memantapkan pemerintahannya. Namun di sisi lain, Istana dihadapkan pada eskalasi tensi publik yang didorong oleh perkembangan signifikan dalam skandal korupsi, perdebatan regulasi yang memanas, serta ancaman aksi massa besar-besaran dari petani dan buruh.
Prabowo Mantapkan Kabinet dan Kebijakan
Langkah konsolidasi Presiden Prabowo paling nyata terlihat dari tuntasnya reshuffle kabinet. Posisi strategis akhirnya terisi dengan dilantiknya Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam dan Erick Thohir sebagai Menpora. Tak berhenti di situ, Prabowo juga merevisi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, di mana salah satu perubahan utamanya adalah memperluas rencana kenaikan gaji untuk mencakup ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara. Di tengah manuver ini, Istana dan DPR juga bergerak cepat untuk meredam spekulasi politik dengan kompak membantah isu adanya Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Babak Baru Skandal Korupsi Kuota Haji
Di luar Istana, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membongkar skandal dugaan korupsi kuota haji. Pekan ini, KPK mengungkap adanya modus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Kementerian Agama terhadap Ustaz Khalid Basalamah. Oknum tersebut disebut meminta “uang percepatan” sebesar 2.400 hingga 7.000 dolar AS per jemaah sebagai syarat agar bisa berangkat haji khusus tanpa antre. KPK menegaskan ini adalah kasus pemerasan karena inisiatif datang dari oknum pejabat. Uang yang sempat dikembalikan kepada Khalid Basalamah kini telah disita sebagai barang bukti utama, membuka babak baru dalam penyidikan skandal besar ini.
Baca juga:
Di Tengah Aksi Buruh, Puan Maharani Audiensi di Gedung DPR
Regulasi Publik Picu Perdebatan Sengit
Dua wacana regulasi berhasil memanaskan perdebatan publik dan parlemen. Pertama, fenomena BBM swasta langka memicu kritik tajam dari Komisi XII DPR yang menyebut kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak logis. Namun, Komisi VI DPR membela dengan menyatakan bahwa kebijakan impor melalui Pertamina adalah amanah konstitusi untuk menjaga ketahanan energi, bukan praktik monopoli. Kedua, wacana kontroversial “satu orang, satu akun media sosial” yang awalnya dilontarkan anggota DPR, kini mendapat dukungan dari pimpinan MPR, menandakan isu ini mulai dianggap serius oleh lembaga tinggi negara.
Gerakan Massa Siap Turun ke Jalan
Tensi publik diperkirakan akan memuncak pekan ini dengan dua agenda aksi massa besar. Puluhan ribu petani yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah mengumumkan akan menggelar aksi serentak di Jakarta dan berbagai daerah pada peringatan Hari Tani Nasional, Rabu (24/9). Mereka menuntut pemerintah menuntaskan krisis agraria yang telah berlarut-larut. Sementara itu, pada hari ini, ribuan buruh telah menggelar aksi di depan Gedung DPR, yang langsung direspons oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan menggelar audiensi untuk mendengar tuntutan mereka, termasuk pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan penolakan upah murah.
