JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna pertamanya pada Selasa (23/9), sejak gelombang unjuk rasa besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Sidang ini memiliki agenda padat untuk mengambil sejumlah keputusan krusial, mulai dari pengesahan Rancangan Undang-Undang APBN 2026 hingga penetapan calon pejabat tinggi negara.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini dihadiri oleh 293 dari 578 anggota dewan, dengan perwakilan dari seluruh fraksi.
“Catatan dari kesekjenan, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna ini telah ditandatangani oleh 293 orang anggota DPR RI,” kata Puan saat membuka sidang di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Agenda utama rapat paripurna kali ini adalah pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Proses ini turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mewakili pemerintah.
Baca juga:
Di Tengah Aksi Buruh, Puan Maharani Audiensi di Gedung DPR
Selain APBN, DPR juga akan menetapkan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang akan menjadi peta jalan legislasi untuk tahun-tahun mendatang.
Sejumlah keputusan penting lainnya yang akan diambil adalah hasil uji kelayakan (fit and proper test) yang telah dilakukan oleh komisi-komisi terkait, yaitu:
- Penetapan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung dari laporan Komisi III.
- Penetapan Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari laporan Komisi XI.
- Penetapan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas masa jabatan 2025-2029 dari laporan Komisi XII.
