JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah telah melunasi seluruh pembayaran subsidi dan kompensasi energi untuk tahun anggaran 2024 kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Pernyataan ini secara langsung membantah laporan yang diterima Komisi XI DPR RI dari para BUMN yang menyebut masih ada tunggakan dari tahun lalu.
“Saya sudah konfirmasi sama tim kami. 2024 subsidinya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Ia menambahkan, pembayaran terakhir telah dikirim pada Juni lalu dan menyarankan agar pihak BUMN memeriksa catatan internal jika dana tersebut belum masuk. “Mungkin kita cek nyangkutnya di mana di mereka. Tapi di tempat kami sudah kami kirim,” ucapnya.
Baca juga:
Menkeu Purbaya Tegaskan Anggaran IKN Terus Berlanjut
Bantahan Menkeu ini merespons pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang menagih pembayaran tersebut berdasarkan hasil rapat dengan BUMN sehari sebelumnya. Misbakhun mengungkapkan bahwa BUMN melaporkan adanya kewajiban pemerintah yang belum tuntas.
“Beberapa dari mereka (BUMN) kompensasi 2024-nya belum dibayar. Kemudian juga alokasi subsidi 2025-nya yang belum sepenuhnya dijalankan,” ungkap Misbakhun.
Meski mengklaim kewajiban 2024 telah lunas, Purbaya mengakui bahwa pembayaran untuk periode Kuartal I dan II tahun 2025 memang masih tertunda.
Namun, ia berjanji akan melunasi tunggakan tahun berjalan tersebut pada bulan Oktober mendatang. “Memang 2025 masih ada yang belum dibayarkan, Kuartal I dan II. Tapi nanti bulan Oktober, akan kita bayarkan penuh,” tukasnya.
Untuk menyelesaikan simpang siur data 2024, Purbaya secara terbuka meminta BUMN terkait untuk segera berkoordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan. “Jadi tolong nanti BUMN-nya menghadap kami, Pak,” pungkasnya.
