JAKARTA – Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB, di mana Indonesia menyatakan kesiapan mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke empat negara, termasuk Gaza, Ukraina, Sudan, dan Libya. Khairul Fahmi, pengamat militer dan pertahanan, menjelaskan bahwa komitmen ini bukan hanya soal martabat bangsa, tetapi juga implementasi amanat konstitusi Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia.
Jumlah 20.000 personel ini akan dikerahkan secara bertahap dan Indonesia memiliki bekal yang cukup, dengan lebih dari 40.000 personel TNI telah terlibat dalam misi perdamaian PBB sejak 1957, termasuk 25.000 sejak 2008.
Penempatan pasukan perdamaian di Gaza, terutama karena belum adanya kesepakatan two-state solution (solusi dua negara). Co-founder Institute For Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyoroti peran Amerika Serikat yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB dan hubungannya yang sangat dekat dengan Israel.
Selama AS menggunakan hak vetonya, peluang solusi dua negara akan sangat kecil, meskipun secara statistik dukungan untuk Palestina dari negara-negara Eropa mulai meningkat.
Jurnalis Unpacking Indonesia, Chairul Akhmad yang baru kembali dari Tunisia setelah gagal mencapai Gaza dalam misi kemanusiaan, memberikan gambaran nyata mengenai kesulitan dan intimidasi yang dihadapi. Ia menjelaskan bahwa rombongan “Global Summit Flotilla” dari 44 negara bertujuan mendobrak blokade Gaza.
Namun menghadapi berbagai kendala seperti kebingungan jumlah relawan, sabotase kapal, kelangkaan bahan bakar, hingga serangan drone yang diduga dari Israel. Kondisi ini menunjukkan bagaimana Israel dan AS secara konsisten memblokade Gaza dari bantuan dan mengganggu misi kemanusiaan, bahkan dengan menciptakan framing bahwa relawan membawa senjata atau terkait teroris.
