KUALA LUMPUR – Negara-negara Asia Tenggara bersiap mengambil langkah konkret dalam melawan maraknya berita palsu dan penipuan daring yang mengancam stabilitas kawasan.
Melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN, para pemimpin akan merumuskan “Deklarasi Kuala Lumpur” yang berfokus pada penggunaan media sosial yang aman.
KTT yang akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26–28 Oktober 2025 ini juga akan menjadi momen bersejarah dengan resminya Timor-Leste bergabung sebagai anggota tetap ke-11 ASEAN.
Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, menyatakan bahwa deklarasi ini merupakan respons atas bahaya nyata dari disinformasi.
Baca juga:
Malaysia Tetap Undang Trump ke KTT ASEAN
“KTT ASEAN pada 26 Oktober nanti, selain menyaksikan bergabungnya Timor-Leste, juga akan menerima Deklarasi Kuala Lumpur mengenai penggunaan media sosial yang lebih baik,” ujar Fahmi saat meresmikan “Seminar Pengembangan Modul Pelatihan Pemberantasan Berita Palsu di ASEAN” di Kuala Lumpur, Kamis.
Ancaman Nyata Deepfake
Fahmi menyoroti betapa berbahayanya berita palsu bagi perkembangan ASEAN, terutama dengan munculnya teknologi deepfake yang semakin canggih.
Ia merujuk pada insiden di Indonesia yang menimpa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di mana sebuah video palsu seolah-olah menampilkan Sri Mulyani menyebut guru sebagai beban negara.
“Informasi palsu dalam bentuk deepfake itu hanya dalam beberapa jam telah berhasil menciptakan persepsi negatif, menyulut emosi publik, dan berpotensi menimbulkan insiden,” tegasnya.
Langkah Konkret Menuju Deklarasi
Menurut Fahmi, seminar yang digelar hari ini merupakan salah satu ikhtiar penting menuju perumusan Deklarasi Kuala Lumpur.
Forum ini bertujuan meningkatkan kesadaran pengguna media sosial di seluruh ASEAN dan membahas teknik-teknik terbaru untuk menangkal hoaks dan penipuan daring di berbagai platform.
“Seminar ini diharapkan dapat menghasilkan suatu modul yang dapat dibawa pulang para peserta ke negaranya masing-masing,” kata Fahmi.
Modul pelatihan tersebut dirancang untuk menjadi panduan praktis bagi negara-negara anggota ASEAN dalam upaya bersama melawan gelombang berita palsu dan disinformasi yang kian mengkhawatirkan.
