JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menepis isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilaporkan terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta. Bahlil menegaskan bahwa stok nasional aman dan menyarankan operator swasta yang kekurangan pasokan untuk menjalin kerja sama business-to-business (B2B) dengan Pertamina.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (1/9) malam, untuk merespons laporan mengenai beberapa jenis BBM yang tidak tersedia di jaringan SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR di Jakarta sejak pekan lalu.
“Tidak ada (kelangkaan). Untuk ketersediaan BBM nasional kita, (bagi) swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024 ditambah 10 persen. Jadi, lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi, tidak ada yang menjadi kelangkaan,” tegas Bahlil.
Ia menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan kuota impor BBM untuk perusahaan swasta pada tahun 2025 sebesar 100 persen dari kuota tahun 2024, ditambah bonus 10 persen. Namun, Bahlil mengakui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut kini meminta tambahan kuota impor.
Baca juga:
Freeport Ganti PLTU Batu Bara dengan Pembangkit Gas pada 2027
Menanggapi permintaan tersebut, Bahlil mengarahkan mereka untuk memanfaatkan cadangan BBM nasional yang masih tersedia melalui skema kerja sama dengan Pertamina, bukan dengan meminta penambahan izin impor.
“Mereka meminta tambah. Tetapi, kalau meminta tambah, saya katakan bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi, bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga memastikan bahwa stok minyak dan gas bumi (migas) nasional tidak terpengaruh oleh aksi kericuhan yang diwarnai pembakaran dan penjarahan di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir.
“Aman, migas aman, tidak ada masalah,” pungkas Bahlil.
