JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerukan kepada masyarakat dan mahasiswa untuk tetap menjaga kondusivitas dan tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi. Seruan ini datang sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah konsesi, termasuk penghapusan tunjangan anggota DPR, sebagai respons atas gelombang demonstrasi yang terjadi sepekan terakhir.
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat yang dijamin undang-undang tidak boleh dicederai dengan tindakan merusak yang merugikan kepentingan publik.
“Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus tetap bersatu, tidak mudah terprovokasi,” kata Muzammil dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (1/9/2025). “Kita harus menjaga fasilitas umum yang menjadi milik bersama. Gerakan rakyat harus tetap murni sebagai suara nurani, bukan sebagai alat penghancur negeri.”
Meskipun menyerukan aksi damai, Muzammil menegaskan bahwa BEM SI tidak surut dari tuntutan-tuntutan utamanya. Tiga poin krusial yang terus disuarakan adalah desakan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, pengusutan tuntas kasus meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, dan evaluasi serta pemangkasan anggaran DPR.
Baca juga:
Tunjangan DPR Dihapus, Sejumlah Anggota Parlemen Dinonaktifkan Partai
“Anggaran DPR harus dievaluasi dan diperkecil untuk kemudian dialihkan demi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Seruan dari BEM SI ini merupakan kelanjutan dari dinamika sosial yang telah direspons langsung oleh pemerintah. Pada Minggu (31/8) malam, Presiden Prabowo Subianto, setelah bertemu dengan para ketua umum partai politik parlemen di Istana Merdeka, mengumumkan kesepakatan untuk memenuhi salah satu tuntutan utama publik.
“Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden juga menjanjikan akan membuka ruang dialog langsung antara pimpinan DPR dengan perwakilan masyarakat untuk menyerap aspirasi lebih lanjut.
“Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” tambah Prabowo, yang saat itu didampingi oleh pimpinan lembaga tinggi negara termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Dengan adanya respons dari pemerintah dan seruan dari gerakan mahasiswa, situasi diharapkan dapat lebih kondusif, di mana dialog dan mekanisme konstitusional akan menjadi jalan utama penyelesaian tuntutan publik.
