Meningkatkan Manfaat Stimulus: Menjangkau Lebih Luas, Menguatkan Dampak
Untuk meningkatkan efektivitas stimulus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan terhadap berbagai bentuk stimulus yang telah diberikan maupun yang direncanakan.
Perbaikan ini penting agar stimulus dapat lebih tepat sasaran, tepat waktu, serta mampu memberikan dampak berkelanjutan terhadap pemulihan dan penguatan struktur ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, CORE merekomendasikan beberapa langkah strategis berikut:
Pertama, Perluasan skema bantuan perlu mencakup pekerja informal, seperti pedagang kaki lima dan pengemudi ojek online, yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh program pemerintah. Bantuan ini dapat disalurkan melalui sistem pendaftaran mandiri berbasis aplikasi dengan antarmuka yang sederhana dan mudah diakses.
Cukup dengan KTP dan KK, pekerja informal dapat mendaftar langsung, sementara proses verifikasi dilakukan secara digital melalui pencocokan data dengan database kependudukan nasional, sehingga memastikan ketepatan sasaran penerima. Selain dukungan dari APBN, stimulus tambahan juga perlu diberikan oleh penyedia platform digital melalui pengurangan biaya potongan aplikasi, guna meringankan beban para mitra dan mendorong keberlanjutan penghasilan mereka.
Kedua, pemerintah perlu segera merancang penggunaan anggaran dengan cermat agar stimulus ekonomi benar-benar efektif. Surplus anggaran yang tercatat pada April 2025 menjadi peluang emas yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat program stimulus tanpa harus langsung memperlebar defisit.
Dana surplus ini sebaiknya diarahkan ke program- program seperti bantuan sosial ataupun subsidi pada masyarakat dan lapangan usaha terdampak. Dalam aspek pembiayaan, pemerintah juga bisa membuka opsi penerapan pajak windfall bagi komoditas yang tengah mengalami kenaikan harga.
Ketiga, penguatan pengawasan, baik internal maupun eksternal, merupakan kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran serta pemanfaatan dana stimulus. Kapasitas pengawasan internal di kementerian/lembaga pelaksana perlu ditingkatkan melalui pelatihan, sistem pelaporan yang lebih baik, dan integrasi teknologi informasi.
Di sisi lain, lembaga pengawas eksternal seperti BPK, KPK, dan Ombudsman perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pemantauan, audit, dan evaluasi kebijakan. Tak kalah penting, pengawasan di tingkat akar rumput juga harus diperkuat dengan melibatkan elemen masyarakat lokal seperti Karang Taruna, PKK, dan komunitas desa lainnya.
Baca juga:
COREinsight: Kopdes Merah Putih, Paradoks Gerakan Ekonomi Rakyat
Keempat, insentif berupa diskon tarif listrik tetap dibutuhkan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat. Saat ini, listrik menyumbang sekitar 10% dari total pengeluaran rumah tangga, menjadikannya salah satu komponen beban tetap terbesar.
Pemerintah dapat memperluas cakupan bantuan dengan menyasar pelanggan rumah tangga berdaya 1.300–2.200 VA, seperti di awal tahun ini, serta pelaku UMKM yang terdampak tekanan biaya operasional. Kebijakan ini tidak hanya mendorong konsumsi domestik, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha kecil sebagai tulang punggung lapangan kerja nasional.
Kelima, Pemerintah perlu mulai menggeser fokus dari stimulus ad-hoc jangka pendek menuju kebijakan yang berdampak jangka panjang. Stimulus yang bersifat sementara, seperti yang berlangsung pada periode Juni–Juli, cenderung reaktif dan kurang memberikan efek berkelanjutan terhadap pemulihan ekonomi.
Ke depan, desain stimulus perlu diarahkan pada sektor-sektor dengan daya ungkit tinggi, seperti industri manufaktur padat karya. Insentif fiskal, seperti super tax deduction hingga 200% untuk biaya tenaga kerja baru dan fasilitas KITE yang membebaskan bea masuk bahan baku impor, dapat dioptimalkan.
Dukungan non-fiskal seperti KUR dengan subsidi bunga 6%, program pelatihan SDM melalui BLK, serta layanan OSS yang mempercepat perizinan minggu juga perlu diperkuat untuk meningkatkan daya saing sektor-sektor strategis seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan elektronik.
Stimulus semestinya tidak hanya menjadi alat bantu sementara, melainkan dirancang sebagai katalis transformasi ekonomi, dengan mendukung sektor- sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.*
