KATHMANDU – Nepal dilanda krisis politik dan keamanan setelah gelombang demonstrasi anti-korupsi yang digerakkan oleh kaum muda—yang menamakan diri mereka Gen Z—berubah menjadi aksi kekerasan mematikan. Perdana Menteri KP Sharma Oli terpaksa mengundurkan diri setelah kerusuhan yang memuncak pada pembakaran gedung parlemen menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai ratusan lainnya.
Kerusuhan ini merupakan eskalasi dari kemarahan publik yang awalnya dipicu oleh larangan pemerintah terhadap 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan WhatsApp. Meskipun larangan tersebut telah dicabut, aksi massa telah meluas, menjadi pintu bagi penyaluran frustrasi yang lebih dalam terhadap praktik korupsi dan ketimpangan sosial yang merajalela.
Situasi memanas pada Senin (8/9) ketika ribuan demonstran turun ke jalan di ibu kota Kathmandu. Bentrokan dengan aparat keamanan tak terhindarkan. Polisi menggunakan gas air mata, meriam air, hingga peluru tajam untuk membubarkan massa yang nekat memanjat tembok gedung-gedung pemerintahan. Sedikitnya 19 orang tewas pada hari pertama kerusuhan.
Baca juga:
Nepal Mencekam: Protes Tolak Blokir Media Sosial 19 Orang Tewas
Kekerasan mencapai puncaknya pada Selasa (9/9). Para demonstran yang marah membakar gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), markas besar Partai Kongres Nepal, serta merusak kediaman sejumlah politisi. Tiga korban jiwa kembali jatuh, menambah total korban tewas menjadi 22 orang. Rumah sakit setempat dilaporkan kewalahan merawat para korban yang menderita luka tembak dan cedera akibat peluru karet.
Gerakan protes ini menjadi fenomena unik di Nepal karena dimotori oleh anak-anak muda melalui media sosial tanpa ada figur pemimpin yang jelas. Frustrasi mereka terangkum dalam slogan-slogan seperti #NepoKids, yang menyoroti gaya hidup mewah keluarga para politisi di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat, termasuk tingginya angka pengangguran.
Menanggapi situasi yang semakin tak terkendali, Panglima Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, mengeluarkan pernyataan tegas. Ia menuduh para demonstran telah merusak properti publik dan swasta, serta memperingatkan bahwa militer siap turun tangan untuk mengendalikan situasi jika diperlukan. Kendati demikian, ia juga membuka pintu dialog untuk mencari solusi atas kerusuhan terburuk di Nepal dalam beberapa dekade terakhir.
Kini, setelah pengunduran diri Perdana Menteri Oli, Nepal berada dalam ketidakpastian politik. Para demonstran tetap menuntut reformasi total dan akuntabilitas dari para pejabat. Para analis memperingatkan, jika pemerintah gagal merespons tuntutan fundamental ini secara signifikan, gelombang kerusuhan yang lebih besar berpotensi kembali meletus.
