GUNUNGKIDUL – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyerukan dilakukannya evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini menguat setelah rentetan kasus keracunan massal di berbagai daerah yang dilaporkan telah memakan lebih dari 5.000 korban.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti, menegaskan bahwa seruan ini merupakan sikap resmi lembaga yang juga telah disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani.
“DPR RI meminta supaya dilakukan evaluasi total,” ujar Esti saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Pemda Gunungkidul, Rabu (24/9/2025).
Esti secara khusus mengkritik model penyelenggaraan MBG yang mengandalkan dapur-dapur besar terpusat untuk memasak ribuan porsi. Menurutnya, metode ini berisiko dari segi keamanan pangan dan kesegaran makanan.
Baca juga:
Menu MBG Bau di Pangkalpinang
“Apakah tidak lebih baik jika sekolah-sekolah yang sudah memiliki dapur umum tetap beroperasi dengan kapasitas memasak yang dikurangi? Jangkauannya tidak terlalu jauh dan makanan bisa lebih segar,” usulnya.
Ia juga menyoroti lemahnya penanganan pasca-insiden. Mengambil contoh kasus di Sleman, Esti menyebut dapur yang terlibat keracunan tetap diizinkan beroperasi keesokan harinya tanpa ada proses evaluasi atau sterilisasi terlebih dahulu. “Ini aneh. Seharusnya proses memasak dihentikan. Ini menjadi catatan,” tegasnya.
Selain masalah keamanan, program MBG juga dinilai membebani anggaran pemerintah daerah. Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menjelaskan bahwa biaya pengobatan korban keracunan tidak ditanggung oleh BPJS, sehingga menjadi tanggungan APBD.
“Gunungkidul melalui APBD Perubahan menyiapkan anggaran Rp 100 juta untuk antisipasi keracunan MBG. Sementara itu, tidak ada alokasi anggaran MBG kepada daerah, yang menyebabkan beban pada APBD,” jelas Endah.
