JAKARTA – Praktisi hukum, Farhat Abbas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengungkap dalang di balik serangkaian kerusuhan anarkis yang melanda Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Dalam sebuah diskusi mendalam, Farhat menyatakan bahwa transparansi pemerintah dalam mengusut tuntas insiden yang telah dikategorikan sebagai tindakan makar ini.
Kunci untuk meredam spekulasi liar dan memulihkan kepercayaan publik. Menurutnya, tanpa pengungkapan yang jelas, pemerintah seolah-olah sedang bermain “teka-teki” dengan rakyatnya sendiri.Farhat Abbas menyoroti dampak destruktif dari kerusuhan tersebut, mulai dari korban jiwa, penjarahan, hingga pembakaran gedung.
Ia berpendapat bahwa akar masalah dari gejolak sosial ini tidak dapat dilepaskan dari isu kesejahteraan dan keadilan yang belum terselesaikan. Secara khusus, ia mengkritik kebijakan pemberian amnesti atau abolisi kepada sejumlah koruptor serta penganugerahan Bintang Mahaputra kepada mantan narapidana korupsi, yang dinilainya telah melukai rasa keadilan masyarakat dan menjadi pemantik kemarahan publik.
Baca juga:
Fitnah ‘Geng Solo’: Relawan Jokowi Lawan Upaya Diskreditasi
Lebih lanjut, Farhat mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat, seperti kenaikan berbagai jenis pajak yang memberatkan. Menurutnya, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah telah memicu kemarahan yang meluas di kalangan masyarakat.
Di sisi lain, ia juga menyoroti gaya hidup mewah sebagian anggota DPR yang dianggap tidak peka terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh konstituennya, meskipun ia juga membela beberapa anggota dewan yang menurutnya menjadi korban pemelintiran informasi oleh para buzzer.
Dalam analisisnya, Farhat juga menyentuh aspek sistem demokrasi di Indonesia. Ia berpendapat bahwa absennya kekuatan oposisi yang efektif di parlemen telah mendorong rakyat untuk mengambil peran tersebut secara langsung. Ketika lembaga perwakilan tidak lagi mampu menyalurkan aspirasi, maka jalanan menjadi satu-satunya arena bagi rakyat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka.*
