JAKARTA – Pemerintah dan DPR sebagai lembaga eksekutif dan legislatif menjadi representasi negara yang penting untuk menyalurkan dan merealisasikan aspirasi rakyatnya. Namun seringkali terdapat hal-hal yang menyulut kekecewaan rakyat, misalnya, kritik publik terhadap anggota DPR yang dianggap bergaya hidup mewah dan tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesulitan.
Menanggapi kritik tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani. Menyampaikan bahwa DPR terus melakukan evaluasi dan memperbaiki diri agar dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
“Sebagai lembaga negara, DPR juga memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satu bentuknya adalah kritik yang disampaikan oleh DPR terkait anggaran yang dirancang oleh pemerintah.” kata Irma Suryani dalam podcast Konsensus.
Terkait isu reshuffle kabinet yang baru-baru ini terjadi, Irma Suryani menyatakan bahwa pergantian menteri, termasuk menteri keuangan, merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya, keputusan tersebut tentu didasari oleh evaluasi kinerja.
Isu mengenai penyingkiran orang-orang Jokowi di kabinet Prabowo pun ditepisnya dengan alasan bahwa Prabowo memilih orang-orang di kabinetnya berdasarkan kinerja dan bukan karena kedekatan dengan Jokowi.
Irma Suryani juga menjelaskan bahwa pembuatan undang-undang merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan waktu karena harus melalui berbagai pertimbangan agar tidak menimbulkan multitafsir. Terkait RUU Perampasan Aset, ia menuturkan bahwa pembahasannya akan dilanjutkan pada tahun depan karena saat ini sudah terlewat dari prolegnas. Ia juga menambahkan bahwa pembahasan RUU tenaga kerja, termasuk isu outsourcing, sedang dalam proses pembahasan di Komisi.*
