JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) turut berbela sungkawa atas kematian siswi SMK Negeri 1 Cihampelas (30/9/2025). JPPI menilai kasus kematian siswi di Kabupaten Bandung Barat yang terjadi pasca gelombang keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini tidak boleh dianggap remeh, apalagi ditutup-tutupi.
Meskipun Dinas Kesehatan setempat buru-buru menyatakan kematian tersebut “bukan akibat MBG”, JPPI menegaskan bahwa investigasi menyeluruh, transparan, dan independen wajib dilakukan. Hal ini penting agar publik tidak terjebak pada narasi pengaburan fakta.
Menurut Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, ada 3 alasan mengapa kasus ini diduga kuat terkait dengan MBG dan karena itu harus diinvestigasi:
1. Korelasi waktu dengan kasus keracunan MBG. Siswi yang meninggal merupakan bagian dari sekolah yang sebelumnya juga mengalami kasus keracunan massal akibat MBG pada 24 September 2025. Fakta ini menimbulkan dugaan kuat adanya kaitan, meskipun gejala muncul beberapa hari kemudian.
2. Gejala klinis yang serupa dengan kasus keracunan MBG. Korban dilaporkan mengalami muntah, kejang, hingga mulut berbusa, ini adalah gejala khas yang sama seperti ratusan siswa lain yang menjadi korban keracunan MBG di Bandung Barat.
3. Kambuhnya korban keracunan MBG di lokasi yang sama. Beberapa hari setelah kasus keracunan massal (24 september 2025) , puluhan siswa yang sebelumnya sembuh justru dilaporkan kambuh lagi (27-29 september 2025) dengan gejala serupa. Hal ini memperkuat indikasi adanya sumber racun yang belum tuntas diurai.
“Kasus ini harus diinvestigasi secara transparan dan melibatkan publik. Hingga kini kabar simpang-siur beredar di masyarakat terkait kasus ini. Jika tidak ada tim independent yang melakukan investigasi, dihawatirkan berpotensi melahirkan spekulasi liar sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap program MBG,” ujar Ubaid.
Tuntutan JPPI
- BGN harus membentuk tim investigasi independent melibatkan ahli forensik, lembaga kesehatan, dan masyarakat sipil, serta hasil investigasi diumumkan secara terbuka kepada publik.
- Presiden Prabowo Subianto diminta tidak lagi meremehkan kasus MBG sebagai sekadar “persentase kecil”, karena ini menyangkut nyawa anak bahkan kini sudah ada dugaan korban jiwa.
- Jika terbukti ada kaitan MBG dengan kematian maupun keracunan massal, maka Presiden dan BGN wajib bertanggung jawab dan tutup semua SPPG sekarang juga, tanpa terkecuali.
“Kematian seorang siswa di tengah tragedi keracunan MBG adalah alarm keras bagi bangsa ini. Jangan buru-buru menyatakan ‘bukan karena MBG’ sebelum ada bukti ilmiah yang transparan. Publik berhak tahu kebenarannya, Presiden dan BGN wajib bertanggung jawab penuh,” pungkas Ubaid.*
