JAKARTA – Dengan mengenakan pita hitam sebagai simbol duka cita atas meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dalam aksi demonstrasi. Host Ruang Konsensus, Budhius M. Piliang mengkritik serangkaian kebijakan Presiden yang dinilai telah menggerus kepercayaan publik, termasuk dari para pemilihnya sendiri. Monolog tersebut menyoroti adanya jurang antara janji kampanye yang berapi-api dengan tindakan nyata pemerintah yang baru berjalan sekitar 10 bulan.
Kekecewaan publik, menurutnya, berawal dari keputusan Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatif untuk memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong, yang ia sebut sebagai terpidana korupsi. Langkah ini dianggap sebagai sebuah anomali yang mencederai komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini digaungkan Presiden.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, Presiden belum pernah memberikan penjelasan yang transparan dan memadai kepada rakyat mengenai alasan di balik keputusan kontroversial tersebut.
Kritik berlanjut pada kebijakan pemerintah yang menyetujui berbagai insentif dan tunjangan fantastis bagi anggota DPR, yang dianggap melukai rasa keadilan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi.
Sikap para politisi koalisi, seperti Ahmad Sahroni dan Eko Patrio, yang dinilai arogan dalam menanggapi protes publik, juga menjadi sorotan. Presiden Prabowo dikritik karena dianggap membiarkan perilaku tersebut tanpa adanya teguran, meskipun memiliki pengaruh moral sebagai pemimpin koalisi pendukung pemerintah.
Menanggapi pidato Presiden yang meminta rakyat tetap percaya dan waspada terhadap adu domba pihak asing, pembawa acara tersebut menilai pernyataan itu bersifat normatif dan tidak cukup untuk meredam gejolak.
Menurutnya, gelombang demonstrasi yang terjadi sejak 25 Agustus adalah akumulasi kekecewaan terhadap perilaku elite politik secara keseluruhan. Kepercayaan, tegasnya, tidak bisa diminta hanya melalui pidato, melainkan harus diraih melalui kebijakan dan tindakan konkret yang pro-rakyat.
