KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia menegaskan tidak akan membatalkan undangan untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, 26-28 Oktober mendatang.
Di tengah seruan boikot, Malaysia selaku Ketua ASEAN tahun ini justru memandang kehadiran Trump sebagai kesempatan emas untuk menyuarakan secara langsung sikap tegas ASEAN terkait isu Palestina.
Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, menyatakan bahwa strategi dialog lebih efektif daripada konfrontasi. Menurutnya, dengan mengundang Trump, negara-negara Asia Tenggara dapat secara terbuka dan terus terang menyampaikan dukungan teguh mereka untuk Palestina sekaligus mengkritik kemunafikan negara tertentu dalam menangani isu tersebut.
“Mudah bagi kami untuk ‘memboikot’ (AS), tetapi pendekatan Perdana Menteri (Anwar Ibrahim) dalam banyak hal adalah bahwa kita perlu dialog,” ujar Fahmi sebagaimana dikutip dari kantor berita BERNAMA, Senin.
Baca juga:
Indonesia ‘Jual’ Proyek Strategis Danantara di China Selatan
Sikap pemerintah ini berseberangan dengan desakan mantan Perdana Menteri, Mahathir Mohamad, yang sebelumnya meminta undangan untuk Trump dibatalkan. Mahathir menilai Trump dan AS merupakan pendukung kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel, dan pembatalan undangan akan menjadi pesan kuat penolakan Malaysia terhadap genosida di Gaza.
Namun, pemerintah Malaysia berpendapat waktu penyelenggaraan KTT sangat tepat, mengingat perspektif global yang mulai bergeser untuk mendukung kebebasan Palestina.
“Ini merupakan momentum paling tepat untuk mengundang orang nomor satu di AS, agar negara-negara ASEAN dapat berinteraksi dan menyampaikan pandangan kepada Presiden AS,” jelas Fahmi.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri telah berkomitmen untuk memaksimalkan setiap platform diplomatik guna menyuarakan isu Palestina secara strategis.
Selain Trump, KTT Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur juga akan dihadiri oleh sejumlah pemimpin dunia dari Asia, Eropa, Kanada, Afrika, dan Amerika Latin.
