JAKARTA – Pertanyaan ini sering muncul dari para pemudik lintas Merak – Bakauheni karena setiap arus mudik Lebaran, seperti Lebaran 2024 terjadi kemacetan panjang sampai Km 97. Saking frustasinya menghadapi kondisi kemacetan yang selalu terjadi pada saat-saat arus mudik Lebaran. Diharapkan pada Lebaran 2025 ini kemacetan Panjang menuju ke Pelabuhan Merak tersebut dapat terurai, bila semua perencanaan yang ada saat ini dilaksanakan secara konsisten.
Menurut Ketua DPP Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) Khoiri Soetomo (19 Februari 2025), pada saat penyelenggaraan angkutan lebaran 2024 di lintas Merak – Bakauheni kendali tertinggi operasional di lapangan bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan, melainkan dikoordinasikan oleh pihak Kepolisian.
Hal itu menurutnya kurang pas, dikarenakan terjadi ketidaksesuaian dengan tupoksi harian sebagai pemangku kepentingan industri angkuran penyeberangan. Selain itu juga adanya pemberlakuan SKB tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran tahun 2024/1445 H yang kurang fleksibel. Akibatnya dapat dilihat dari beberapa fakta berikut : – Pada H-7, selama 2 hari terjadi antrean kendaraan
Sebetulnya kalua dilihat dari kapasitas dermaga dan kapal yang tersedia, serta besaran volume pergerakan menuju ke Bakauheni, maka tidak perlu terjadi antrean panjang di Pelabuhan Merak. Disampaikan oleh Khoiri, kapasitas Ideal Dermaga Regular lintasan Merak – Bakauheni tahun 2024 adalah 378.899 m2 per hari dengan redundancy sebesar 63% dari Kapasitas Equilibrium (agar LF rata-rata = 60%). Apabila dikonversi dalam Kendaraan Kecil pada Puncak Angkutan Lebaran 2024 Merak – Bakauheni, yaitu sebesar 56.632 unit KK atau 550.463 m2 per hari
Sedangkan jumlah kapal per hari 38 unit (Pel. Merak 33 unit dan Pel. Ciwandan 5 unit), jumlah trip per hari 156 trip (Pel. Merak 136 trip dan Pel. Ciwandan 20 trip). Total kapasitas angkut KK : 35.924 unit/hari (Pel. Merak 34.724 dan Pel. Ciwandan 1.200). Puncak Angkutan Lebaran 2024 tanggal 7 April 2024 (H-3) dengan total muatan per hari : Sepeda Motor 22.061, KK 17.710, TB 1.458 dan Bus Besar 916 unit. Jika di konversi menjadi 28.316 unit KK. Selisih kapasitas angkut terhadap beban demand puncak sebesar 26,9% atau selisih yang dapat dioptimalkan sebesar 7.608 unit KK.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua Umum Gapasdap tersebut jelas sekali bahwa kapasitas tujuh dermaga di Merak dan kapasitas 38 kapal belum termanfaatkan secara optimal, Bila dioptimalkan, maka tidak akan terjadi kemacetan di Merak.
Menghapus Layanan Eksekutif
Salah satu cumber kemacetan di Merak pada musim mudik Lebaran 2024 adalah keberadaan layanan kapal eksekutif yang dioperasikan oleh PT ASDP (Pesero). Banyak calon pemudik arah Sumatera ingin menggunakan, sementara jumlah kapal eksekutif itu terbatas, akhirnya antrean kendaraan yang akan masuk ke Dermaga 1 tempatpemberangkatan kapal eksekutif tersebut membikin macet karena mengular sampai ke jalan yang menjadi akses ke dermaga 2-7.
Kondisi lalu lintas di sepanjang area Pelabuhan Merak seperti itu diharapkan tidak terjadi lagi karena Direktur Utama PT ASDP (Pesero) Heru Widodo telah mengambil Langkah yang berani, yaitu menghapuskan tarif layanan kapal eksekutif pada saat puncak arus mudik dan arus balik.
Dengan tidak adanya tarif layanan khusus untuk eksekutif, tapi yang ada single tarif, diharapkan masyarakat tidak hanya terkonsentrasi di satu dermaga saja. Dengan tidak adanya tarif khusus untuk layanan eksekutif, diharapkan semua dermaga berfungsi optimal, dan semua kapal juga dioperasikan secara optimal, sehingga tidak ada lagi perusahaan kapal penyeberang (swasta) yang mengeluhkan bahwa saat angkutan mudik justru hanya dapat gigit jari karena tingkat keterisian (load factor) mereka dibawah 30% saja, sementara kapal eksekutif yang dijalankan oleh PT ASDP (Pesero) dipenuhi oleh penumpang.
Keputusan berani yang dilakukan oleh Dirut PT ASDP (Pesero) Heru Widodo ini patut diapresiasi, karena bukan hanya akan mengurai kemacetan di Pelabuhan Merak saja, tapi juga akan menyelamatkan pelayaran swasta yang selama Leberan dan Nataru beberapa tahun terakhir hanya gigit jari saja.
Keberlanjutan bisnis pelayaran swasta itu harus dijaga karena mereka telah berinvestasi besar dengan modal dan resika yang mereka tanggung sendiri guna membantu pemerintah dalam memfasilitasi mobilitas warga yang memerlukan jasa pelayaran.
Satu Komando saja
Harapan yang penuh optimisme tidak akan terjadi kemacetan di Pelabuhan Merak selain karena adanya kebijakan menghapuskan tarif layanan kapal eksekutif, juga masih difungsikannya Ciwandan untuk pemberangkatan mudik motor dan truk Golongan VI, sedangkan truk Golongan VII – IX diarahkan melalui Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ). Yang paling penting adalah perlu adanya satu komando saja, agar tidak mengulang kesalahan pada saat Nataru 2024 lalu.
Saat itu karena truk-truk diarahkan ke BBJ semua, akibatnya lalu lintas di Merak kosong mlompong, sebaliknya lalu lintas menuju ke Pelabuhan BBJ macet panjang. Satu komando yang dimaksudkan adalah untuk wilayah sekitar dermaga dan kapal itu domain KSOP, sedangkan domain polisi mengatur lalu lintas di jalan. Bila pembagian kewenangan ini dilaksanakan secara tegas, maka tidak perlu saling tunggu dan kemudian saling menyalahkan pada saat ada persoalan.
Semoga dengan adanya saling menjaga kewenangan masing-masing secara konsisten dan perubahan kebijakan di PT ASDP yang tidak hanya berorientasi untung saja, tapi lebih memfokuskan kepada pelayanan, kemacetan di Pelabuhan Merak akan terurai pada saat arus mudik Lebaran 2025 ini. Apalagi KSP (Kantor Staf Presiden) juga memastikan bahwa pemberangkatan kapal-kapal yang siap berlayar terbebas dari pungli di pelabuhan, semoga sekitar Pelabuhan Merak tidak macet sehingga tidak perlu membangun buffer zone di KM 97 karena memang tidak ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari.*
Ki Darmaningtyas, Peneliti INSTRAN (Inisiatif Strategis untuk Transportasi).
