JAKARTA – Dalam podcast “Ruang Konsensus Unpacking Indonesia,” Dr. Fitra Faisal, Tenaga Ahli Badan Komunikasi (BaKom) Pemerintah, menjelaskan bahwa strategi Purbaya merupakan penyegaran dari pendekatan fiskal sebelumnya.
Meskipun mantan Menkeu Sri Mulyani dipuji atas disiplin fiskal, Presiden Prabowo menginginkan langkah yang lebih proaktif untuk mendorong pertumbuhan yang melampaui rata-rata 5 persen.
Dipilihnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk melancarkan strategi ekonomi yang agresif, mencakup suntikan likuiditas sebesar Rp 200 triliun ke perbankan dan peluncuran 17 paket stimulus fiskal.
Baca juga:
Farhat Abbas: Amnesti Prabowo untuk Penghina Jokowi Kontraproduktif
“Langkah ini bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia demi mencapai target ambisius 8 persen pada tahun 2029 dan keluar dari jebakan pendapatan menengah sebelum bonus demografi berakhir” seperti yang dikatakan Tenaga Ahli BaKom Pemerintah, Fithra Faisal Hastiadi.
Strategi Purbaya dimulai dengan mengatasi perlambatan peredaran uang (base money). Pemerintah memindahkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) senilai lebih dari Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara.
Untuk memastikan dana tersebut mengalir ke sektor riil, pemerintah meluncurkan paket stimulus 8+4+5 yang mencakup program pemagangan bagi lulusan baru, perluasan insentif PPh 21 untuk pekerja kreatif, bantuan pangan untuk 18,3 juta penerima, serta subsidi jaminan sosial bagi pengemudi ojek online dan pekerja ekonomi kreatif. Program padat karya dan fasilitasi gig economy juga digalakkan untuk menciptakan jutaan lapangan kerja.
