Sudah saatnya pemerintah, baik pusat maupun daerah, merancang skema penataan odong-odong yang berpijak pada prinsip mengutamakan keselamatan publik tanpa mematikan usaha masyarakat kecil. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah program konversi kendaraan agar lebih aman dan sesuai standar. Program ini perlu dilengkapi dengan panduan modifikasi teknis sederhana, mencakup sistem pengereman, kelistrikan, batas kecepatan, serta perlindungan bagi penumpang anak-anak.
Selain itu, pelatihan keselamatan bagi pengemudi juga sangat diperlukan, tidak sekadar soal keterampilan mengemudi, tetapi juga kesadaran akan tanggung jawab membawa anak-anak sebagai penumpang utama.
Agar tetap bisa beroperasi tanpa membahayakan publik, odong-odong sebaiknya diberi izin terbatas di ruang-ruang yang aman, seperti area parkir luas, alun-alun kota, atau kawasan wisata keluarga yang dikelola pemerintah daerah. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keselamatan masyarakat, tapi juga tetap memberi ruang hidup bagi pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan ini.
Tak berhenti sampai di situ, pemerintah daerah juga dapat bermitra dengan sektor swasta untuk menghadirkan alternatif hiburan yang murah namun tetap aman. Misalnya, dengan menyediakan bus wisata berukuran kecil yang nyaman dan menjangkau permukiman, menghadirkan taman bermain keliling berupa truk atau mobil yang dilengkapi permainan edukatif yang bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, atau mengembangkan sistem transportasi lokal berbasis desa yang dirancang khusus untuk kegiatan warga, seperti antar-jemput anak atau rekreasi warga sekitar.
Inisiatif-inisiatif semacam ini akan memperluas pilihan hiburan rakyat tanpa harus mengorbankan keselamatan, sekaligus menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir bukan hanya menertibkan, tetapi juga menyediakan jalan keluar.
Penataan Odong-Odong: Harmonisasi Perlindungan Anak dan Usaha Kecil
Odong-odong bukan sekadar kendaraan hiburan. Ia menjadi cerminan nyata bahwa akses terhadap rekreasi yang aman dan transportasi yang layak masih belum merata, masih menjadi barang mewah bagi banyak keluarga berpenghasilan rendah. Keterbatasan ekonomi memang patut dipahami, tetapi tidak bisa terus dijadikan alasan untuk membiarkan praktik yang membahayakan keselamatan anak-anak setiap hari.
Peran negara tidak berhenti pada penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab melindungi seluruh warganya, terutama anak-anak dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap risiko. Sudah saatnya mobil odong-odong dipandang bukan sekadar ‘hiburan murah meriah’, melainkan sebagai isu keselamatan publik yang mendesak. Dengan pendekatan yang tepat, kegembiraan yang ditawarkan odong-odong tetap bisa dijaga, tanpa harus mengorbankan keselamatan para penumpangnya.
Penataan yang bersifat manusiawi namun dijalankan dengan ketegasan perlu menjadi fondasi bagi kota yang lebih aman, lebih adil dalam memberi perlindungan, dan lebih ramah terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Terutama bagi mereka yang selama ini nyaris tak punya pilihan, karena terbatasnya akses terhadap hiburan yang layak, transportasi yang aman, dan ruang publik yang mendukung kehidupan keluarga kecil di tengah keterbatasan.*
Muhammad Akbar, Pemerhati Transportasi.
