JENEWA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Pemerintah Indonesia untuk menggelar investigasi yang menyeluruh dan transparan terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dalam menangani gelombang demonstrasi sepekan terakhir. PBB menyoroti insiden kekerasan yang dilaporkan telah menewaskan sedikitnya enam orang.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, di Jenewa, Swiss, pada Senin (1/9/2025) waktu setempat.
“Kami mengikuti dengan cermat rangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan DPR, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan,” ujar Shamdasani.
OHCHR menyerukan agar pihak berwenang di Indonesia menjunjung tinggi hak masyarakat untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sembari tetap menjaga ketertiban umum sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
Baca juga:
Pemerintah Taksir Kerugian Akibat Demo Capai Rp900 Miliar
“Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,” katanya, menekankan pentingnya proporsionalitas dalam bertindak.
Lebih lanjut, PBB juga menyoroti pentingnya kebebasan pers dan mendesak agar media massa diizinkan untuk meliput seluruh peristiwa secara bebas dan independen. Menurut Shamdasani, dialog adalah kunci untuk menjawab keresahan dan tuntutan yang disuarakan oleh publik.
Tuntutan utama dari badan dunia tersebut adalah adanya pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.
“Kami menyerukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan atas semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk penggunaan kekuatan (berlebihan),” tegas Shamdasani.
Gelombang unjuk rasa di Indonesia yang dimulai sejak Senin (25/8) awalnya dipicu oleh kemarahan publik atas kebijakan tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Situasi kemudian memanas dan meluas ke berbagai kota besar setelah video insiden yang menewaskan seorang pengemudi ojek online di Jakarta pada Kamis malam beredar luas, menandai kerusuhan terburuk sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat.
