Mexico City – Hubungan diplomatik antara Kolombia dan Amerika Serikat memanas setelah Presiden Kolombia, Gustavo Petro, mengusulkan pemindahan markas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dari New York ke Qatar. Usulan drastis ini merupakan bentuk protes keras Petro setelah visanya dicabut oleh pemerintah AS.
Presiden Kolombia Gustavo Petro secara terbuka mengusulkan agar markas Dewan Keamanan PBB, setidaknya untuk sementara, dipindahkan ke Qatar. Ia juga menyarankan agar seluruh markas besar PBB pada akhirnya dipindahkan ke luar Amerika Serikat untuk menjamin independensi dan aksesibilitas bagi semua negara anggota.
- Presiden Kolombia, Gustavo Petro: Sebagai pihak yang mengusulkan pemindahan markas DK PBB.
- Pemerintah Amerika Serikat: Sebagai pihak yang mencabut visa Petro dan menjadi sasaran protes.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): Sebagai organisasi yang markasnya diusulkan untuk dipindah.
- Qatar: Sebagai negara yang diusulkan menjadi lokasi markas baru DK PBB.
Pemicu utama usulan ini adalah keputusan Departemen Luar Negeri AS yang mencabut visa Presiden Petro pekan lalu, dengan alasan “tindakan sembrono dan provokatif” selama kunjungannya ke Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Menurut Petro, tindakan ini menunjukkan bahwa Washington tidak lagi menghargai hukum internasional dan menyalahgunakan posisinya sebagai tuan rumah PBB. Ia memilih Qatar karena memandangnya sebagai mediator yang efektif dalam konflik bersenjata dan percaya pada kepemimpinan Emir Qatar.
Usulan pemindahan markas DK PBB disampaikan oleh Gustavo Petro pada hari Kamis, 2 Oktober 2025. Sementara itu, insiden pencabutan visanya terjadi pada pekan sebelumnya saat ia menghadiri Sidang Majelis Umum PBB.
Presiden Petro menyampaikan usulannya melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter). Latar tempat peristiwa ini bersifat global, melibatkan Kolombia, New York (AS), dan Qatar.
Presiden Petro melontarkan gagasannya secara langsung melalui platform publik untuk menarik perhatian internasional. Langkah ini diikuti oleh pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Kolombia yang menuduh AS telah melanggar norma diplomatik dan berupaya membatasi kedaulatan negara mereka. Petro juga mendorong Qatar untuk segera memulai perannya sebagai mediator, khususnya dalam memastikan akses pangan bagi warga di Jalur Gaza.
