JAKARTA – Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang memaparkan optimisme dan rencana strategis pemerintah disambut dengan respons yang beragam dari warganet.
Analisis percakapan digital menunjukkan, meskipun Presiden fokus pada program peningkatan kesejahteraan, perhatian utama publik justru tertuju pada beban fiskal, terutama terkait berbagai jenis pajak dan pungutan yang dirasa semakin berat.
Berdasarkan laporan IKON INSIGHT yang dirilis oleh Continuum INDEF, analisis terhadap 28.905 perbincangan di media sosial “X”, TikTok, dan YouTube pada periode 14-16 Agustus 2025 menunjukkan sentimen publik yang didominasi oleh sikap netral (69,9%).
Namun, sorotan tajam datang dari segmen warganet yang menunjukkan sentimen negatif signifikan sebesar 24,3% , jauh melampaui sentimen positif yang hanya mencapai 5,8%.
“Ini artinya, walau pidato berisikan optimisme akan meningkatnya kesejahteraan rakyat, banyak netizen yang ragu hal itu akan terwujud,” tulis laporan tersebut.
Fiskal dan APBN Jadi Sorotan Utama
Kesenjangan antara narasi pemerintah dan persepsi publik terlihat jelas saat membedah aspek ekonomi yang paling banyak diperbincangkan. Dari total 19.405 percakapan terkait empat aspek ekonomi utama, isu fiskal dan APBN menjadi topik yang paling dominan dengan 8.485 perbincangan. Topik ini melampaui diskusi mengenai Program Unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan hilirisasi yang diperbincangkan sebanyak 6.448 kali.
Baca juga:
Bersatu, Berdaulat, Sejahtera: Jalan Menuju Indonesia Produsen
Sementara itu, isu kesejahteraan yang menjadi inti pidato Presiden, hanya dibicarakan sebanyak 3.636 kali.
“Di satu sisi, Presiden menekankan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pemerataan, hingga perlindungan pekerja. Tapi di sisi lain, publik justru paling banyak memperbincangkan soal beban fiskal,” demikian analisis laporan tersebut.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah capaian, termasuk pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% pada Kuartal II 2025 , serta memaparkan Nota Keuangan dan RAPBN 2026.
Beberapa program yang ditekankan antara lain pemerataan kesehatan hingga ke daerah , ketahanan energi , pembangunan desa melalui koperasi , dan peningkatan kualitas sekolah.
Tantangan Arah Ekonomi di Mata Ahli
Menanggapi pidato tersebut, Ekonom Senior INDEF, M. Fadhil Hasan, menyatakan bahwa APBN 2026 akan menjadi penentu arah ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan baru. Menurutnya, Presiden Prabowo cenderung menekankan paradigma ekonomi dengan peran negara yang dominan dalam mengelola sumber daya strategis.
Namun, Fadhil menyoroti adanya tantangan konsistensi dalam data pertumbuhan ekonomi serta potensi inkonsistensi kebijakan. Karena di satu sisi pemerintah mendorong intervensi negara, sementara di sisi lain terikat pada kesepakatan internasional yang menuntut deregulasi,” ujarnya seperti dikutip dari Bisnis Indonesia.com (16/8/2025).
Temuan ini menggarisbawahi tantangan komunikasi yang dihadapi pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa program kesejahteraan yang dirancang tidak akan dibiayai oleh beban pajak yang semakin memberatkan rakyat.*
