BANGKOK – Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa (1 Juli 2025) resmi menangguhkan tugas Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menyusul kabar bocornya rekaman telepon dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.
Panggilan panjang 17 menit pada 15 Juni lalu itu muncul ke publik lewat Facebook milik Hun Sen pada 18 Juni.
Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn memanggil mantan pemimpin Kamboja itu “paman” dan menyebut seorang perwira tinggi militer Thailand sebagai “pihak lawan,” sebuah pernyataan yang dianggap melewati batas etika negara.
Skandal ini memicu kemarahan publik dan oposisi. Partai Bhumjaithai menarik dukungan dari koalisi pemerintah, meninggalkan Pheu Thai dengan mayoritas tipis di parlemen.
Baca juga:
Kemlu Pulangkan Jenazah WNI Dari Kamboja
Gelombang protes di Bangkok juga mendesak PM Paetongtarn mundur dan menuduhnya melemahkan kedaulatan nasional.
Menurut putusan pengadilan, panitia hakim melakukan pemungutan suara 7‑2 untuk menangguhkan Paetongtarn selama penyelidikan etika berjalan. Dia diberi waktu 15 hari untuk memberikan klarifikasi.
Selama masa skors, Wakil PM Suriya Juangroongruangkit ditunjuk sebagai penjabat sementara, sementara Paetongtarn diangkat sebagai Menteri Kebudayaan agar tetap bisa menghadiri rapat kabinet.
PM Paetongtarn menyatakan menerima keputusan pengadilan dan meminta maaf kepada rakyat.
Dia menjelaskan sikapnya adalah upaya mediasi agar tidak terjadi bentrokan dengan militer dan tidak mengakibatkan korban.*
