TERNATE – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya turun tangan untuk mendalami sengketa wilayah yang memanas antara Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dengan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Perhatian pemerintah pusat ini tersulut setelah konflik perebutan Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas memuncak dalam aksi kekerasan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan ini. Meskipun belum menerima laporan resmi, Kemendagri berjanji akan melakukan pendalaman.
“Saya terus terang belum dapat update atau laporan soal konflik tiga pulau ini. Tapi nanti kami akan dalami,” kata Bima Arya di Ternate, Kamis.
Baca juga:
Status Kementerian BUMN Akan Turun Kelas Jadi Badan Penyelenggara
Ketegangan di tingkat masyarakat memuncak pada Sabtu (20/9), ketika warga Desa Umiyal, Halmahera Tengah, dilaporkan melakukan aksi pembakaran lima rumah di Pulau Sain. Rumah-rumah tersebut diketahui merupakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Menyikapi eskalasi tersebut, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyatakan akan membawa persoalan ini langsung ke tingkat pusat untuk audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Langkah ini diambil untuk mencegah konflik sosial yang lebih luas.
“Saya akan komunikasi dengan Gubernur Papua Barat Daya, termasuk Bupati Raja Ampat dan Bupati Halmahera Tengah,” ujar Sherly. “Kita tidak ingin gejolak ini semakin besar, sehingga meminta masyarakat dari kedua pihak untuk tetap tenang.”
Sengketa batas wilayah ini menjadi perhatian serius, mengingat lokasi strategis ketiga pulau tersebut yang berada di perbatasan langsung kedua provinsi dan potensi konflik sosial yang bisa meluas jika tidak segera ditangani oleh pemerintah pusat.
