JAKARTA – Meninggalnya bocah tiga tahun di Sukabumi dengan tubuh dipenuhi cacing adalah tragedi yang tak layak terjadi di negeri sebesar Indonesia. Seorang anak—yang mestinya dilindungi layanan kesehatan dasar dan jaminan sosial—justru gugur akibat penyakit sederhana yang mestinya bisa dicegah sejak dini.
Kasus ini menunjukkan jelas gagalnya sistem perlindungan sosial dan kesehatan kita. Anak tersebut tanpa identitas, tanpa BPJS, dan tak terjangkau posyandu maupun puskesmas. Ia baru dibawa ke rumah sakit ketika kondisinya kritis.
Ironis, pemerintah baru mengurus KTP, BPJS, bahkan renovasi rumah setelah kasusnya viral. Negara seolah hanya hadir setelah publik marah.
Penyakit cacingan dan TBC terkait erat dengan kemiskinan multidimensi: sanitasi buruk, gizi rendah, dan lingkungan kumuh. Padahal, pemerintah memiliki program dana desa, posyandu, hingga pemberantasan TBC nasional.
Namun semua itu gagal menyentuh yang paling rentan. BPJS yang digadang sebagai jaring pengaman justru diskriminatif, karena mensyaratkan dokumen formal yang sering tak dimiliki rakyat miskin.
Kelemahan layanan kesehatan primer juga telanjang. Posyandu gagal mendeteksi dini, puskesmas tidak hadir proaktif. Obat cacing massal, edukasi sanitasi, hingga pemantauan gizi seolah hanya retorika di atas kertas. Ditambah lagi, koordinasi lintas sektor lemah—dinas kesehatan, sosial, kependudukan, dan pemerintah desa berjalan sendiri-sendiri.
Tragedi ini adalah tamparan keras bagi pemerintah. Kemiskinan tidak boleh lagi jadi retorika politik belaka. Negara harus proaktif: jemput bola mendata warga miskin, membuka akses BPJS tanpa hambatan administrasi, memperkuat layanan kesehatan preventif, dan memastikan sanitasi serta rumah layak bagi keluarga miskin.
Jika seorang anak bisa mati karena cacingan di abad ke-21, maka pertanyaan mendasar pun muncul: untuk siapa sebenarnya negara ini bekerja?*
Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M., Anggota DPR RI 2009-2024.
