JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa keputusan final terkait pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan demonstrasi akhir Agustus 2025 berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun Presiden telah mendengarkan usulan tersebut, Yusril menegaskan belum ada instruksi resmi yang diberikan.
“Jika keputusan itu beliau ambil, maka sebagai pembantu beliau, kami akan memfasilitasi pembentukan tim independen untuk mengungkap semua fakta yang terjadi,” kata Yusril di Jakarta, Jumat (12/9).
Pernyataan ini menyusul pertemuan Presiden Prabowo dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara pada Kamis (11/9). Dalam pertemuan itu, GNB menyampaikan aspirasi perlunya tim investigasi khusus untuk mengungkap insiden demonstrasi yang menewaskan 10 orang di seluruh Indonesia.
Baca juga:
Tim Gegana Olah TKP Ledakan di Pamulang
Perbedaan Pernyataan dan Penegasan Aparat
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang mewakili GNB, sebelumnya menyebut Presiden Prabowo telah menyetujui usulan tersebut. Namun, Yusril menyampaikan bahwa hingga Jumat siang, belum ada arahan yang ditindaklanjuti. Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa Presiden Prabowo menganggap ide tersebut sebagai hal yang baik dan akan mempertimbangkannya.
Di sisi lain, Yusril memastikan bahwa aparat penegak hukum telah mengambil langkah tegas untuk mengusut berbagai pelanggaran hukum selama demo. Puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait perusakan, penjarahan, pencurian, dan penghasutan.
“Dari pengecekan dan turun lapangan ke Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Selatan, dan Polrestabes Makassar, saya dapat memastikan bahwa sudah diambil satu langkah tegas terhadap mereka yang terlibat di dalam aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan,” tutur Yusril.
Kerusuhan yang disebut GNB sebagai “prahara Agustus” itu mencakup aksi pembakaran dan penjarahan, serta menelan korban jiwa, termasuk pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob.
Lukman Hakim Saifuddin menekankan bahwa investigasi independen diperlukan agar unjuk rasa yang merupakan hak konstitusional warga negara tidak difitnah sebagai penyebab kerusuhan.
