BEIJING – Pemerintah China menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Presiden Prabowo Subianto untuk menangani situasi domestik di Indonesia, menyusul keputusan Presiden untuk tidak menghadiri dua acara tingkat tinggi di China akibat gejolak dalam negeri. Meski memaklumi absennya Prabowo, Beijing secara resmi meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan aset dan warga negara China di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing, Senin (1/9). China memahami dan menghormati keputusan Indonesia yang mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai perwakilan.
“Kami memperhatikan perkembangan terbaru di Indonesia dan yakin bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk menangani situasi domestik dengan baik,” kata Guo Jiakun. “China berharap Indonesia akan mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan keselamatan dan keamanan institusi serta personel China di Indonesia,” tambahnya.
Presiden Prabowo sebelumnya diundang untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO) pada 31 Agustus – 1 September, serta parade militer peringatan 80 tahun kemenangan perang pada 3 September 2025.
Baca juga:
Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Afghanistan
Sementara itu di Tianjin, China, Menteri Luar Negeri Sugiono telah menjalankan tugasnya mewakili Presiden. Ia secara langsung menyampaikan permohonan maaf Presiden Prabowo kepada Presiden China, Xi Jinping, saat bertemu dalam sesi KTT SCO “Plus”.
“Kami mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf juga karena Presiden Prabowo tidak bisa hadir. Tadi saya menyampaikan langsung kepada Presiden Xi Jinping,” kata Menlu Sugiono kepada ANTARA di Tianjin, Senin (1/9) malam.
Sugiono juga telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, untuk menyampaikan pesan serupa sekaligus menyerahkan surat resmi dari Presiden Prabowo untuk Presiden Xi. Dalam forum KTT, Menlu Sugiono menekankan kesamaan semangat antara SCO dan Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, yang sama-sama mendorong tatanan dunia yang multilateral, inklusif, dan kolaboratif.
